Kamis, 21 Mei 2015

BAB III



Hukum Perdata


A.    Istilah dan Pengertian Hukum Perdata
Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht pada masa pendudukan Jepang. Disamping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civielrecht dan privatrecht.

Para ahli memberikan batasan hukum perdata, sebagai berikut. Van Dunne mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke-19 adalah :

“Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi”.

Pendapat lain yaitu Vollmar, dia mengartikan hukum perdata adalah :

“Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang dipaparkan para ahli diatas, kajian utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang lain, akan tetapi didalam ilmu hukum subjek hukum bukan hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk subjek hukum, jadi untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalan pergaulan kemasyarakatan.

Di dalam hukum perdata terdapat 2 kaidah, yaitu :
1.      Kaidah tertulis
Kaidah hukum perdata tertulis adlah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.
2.      Kaidah tidak tertulis
Kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan).
Substansi yang diatur dalam hukum perdata antara lain :
1.      Hubungan Keluarga
Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga
2.      Pergaulan Masyarakat
Dalam hubungan pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris.
Dari berbagai paparan tentang hukum perdata diatas, dapat ditemukan unsur-unsurnya yaitu :
1.      Adanya kaidah hukum
2.      Mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lain.
3.      Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa.

B.     Hukum Perdata Materiil di Indonesia
Hukum perdata yang berlaku di Indonesia beranekaragam, artinya bahwa hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum dimana setiap penduduk itu tunduk pada hukumnya sendiri, ada yang tunduk dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat.
Adapun penyebab adanya pluralism hukum di Indonesia ini adalah :
1.      Politik Hindia Belanda
Pada pemerintahan Hindia Belanda penduduknya dibagi menjadi 3 golongan :
a.       Golongan Eropa dan dipersamakan dengan itu.
b.      Golongan Timur Asing. Timur Asing dibagi menjadi Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa, seperti Arab, Pakistan. Diberlakukan hukum perdata Eropa, sedangkan yang bukan Tionghoa diberlakukan hukum adat.
c.       Bumiputra yaitu orang Indonesia asli. Diberlakukan hukum adat.
Konsekuensi logis dari pembagian golongan diatas adalah timbulnya perbedaan sistem hukum yang diperlakukan kepada mereka.
2.      Belum adanya ketentuan hukum perdata yang berlaku secara nasional.

C.     Sumber Hukum Perdata Tertulis
Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam
1.      Sumber Hukum Materiil
Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis.
2.      Sumber Hukum Formal
Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.
Vollmar membagi sumber hukum perdata menjadi empat macam, yaitu KUHPerdata, traktat, yurisprudensi,dan kebiasaan. Dari keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis. Yang dimaksud dengan sumber ukum perdata tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya kaidah hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis. Seperti terdapat dalam hukum kebiasaan.
Yang menjadi sumber perdata tertulis yaitu :
1.      AB (algemene bepalingen van Wetgeving) ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda
2.      KUHPerdata (BW)
3.      KUH dagang
4.      UU No. 1 tahun 1974
5.      UU No. 5 tahun 1960 tantang Agraria
Yang dimaksud dengan traktat adalah suatu perjanjian yng dibuat antara dua Negara atau lebih dalam bidang keperdataan. Terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional. Contohnya, perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia.
Yuriprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara terutama dalam perkara perdata. Contohnya, H.R 1919 tentang pengertian perbuatan melawan hukum. Dengan adanya putusan tersebut maka pengertian melawan hukum tidak menganut arti luas. Putusan tesebut dijadikan pedoman oleh para hakim di Indonesia dalam memutuskan sengketa perebutan melawan hukum.





BAB II



Pengertian Subjek Hukum dan Objek Hukum

A.    Pengertian Subjek Hukum
Subyek Hukum ialah suatu pihak yang berdasarkan hukum sudah mempunyai hak/kewajiban/kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Dalam artian luas Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Setiap manusia, baik warga negara ataupun orang asing merupakan subjek hukum. Jadi dapat dikatakan, bahwa setiap manusia adalah subjek hukum sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia.
Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi dalam hukum, tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri didalam melaksanakan hak-haknya itu. Mereka digolongkan sebagai orang yang “tidak cakap” atau “kurang cakap” untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.
Pada dasarnya subjek hukum dapat dibedakan atas :
1.      Orang
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1330, mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah :
·         Orang yang belum dewasa
·         Orang yang ditaruh dalam penampungan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan dan orang yang boros.
·         Perempuan dalam pernikahan (wanita kawin)

2.      Badan Hukum
Selain manusia sebagai subjek hukum, di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim.
Badan hukm sebagai subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
a.       Badan Hukum Publik, seperti negara, propinsi, dan kabupaten
b.      Badan Hukum Perdata, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi.

B.     Objek Hukum
Objek hukum, ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum dimana segala hak dan kewajiban serta kekuasaan subjek hukum berkaitan di dalamnya. Misalkan benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk mendapatkannya memerlukan “pengorbanan” sebelumnya. Dengan kata lain, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.
Dalam bahasa hukum, objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan atau dimiliki subjek hukum. Misalnya, Andi meminjamkan buku kepada Budi. Disini, yang menjadi objek hukum dalam hubungan hukum antara Andi dan Budi adalah buku. Buku menjadi objek hukum dari hak yang dimiliki Andi. Objek hukum dapat berupa benda,baik benda yang bergerak (misalnya mobil dan hewan) maupun benda tidak bergerak (misalnya tanah dan bangunan).





BAB I



 Pengertian Hukum dan Hukum Ekonomi

A.    Pengertian Hukum
Pengertian hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.
Menurut A. Ridwan Halim, pengertian hukum merupakan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya peraturan tersebut berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.
Sunaryati Hatono memberikan definisi mengenai pengertian hukum yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika menyangkut dan mengatur berbagai aktifitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktifitas manusia di dalam bermasyarakat.
Pengertian hukum menurut E. Meyers adalah semua aturan yang megandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi pengusaha negara dlam melakukan tugasnya.
Menurut Kant, pengertian hukum iala keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendk bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain, menuruti peraturan hukum mengenai kemerdekaan.
Leon Duguit mengungkapkan, pengertian hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, dimana aturan yang daya penggunannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
Menurut J. Van Aperldoorn tidak mungkin memberikan definisi mengenai pengertian hukum, karena begitu luas yang diaturnya, hanya tujuan hukum saja yang mengatur pergaulan hidup secara damai.
Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa, pengertian hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.


B.     Pengertian Hukum Ekonomi
Pengertian hukum ekonomi menurut pendapat Sunaryati Hartono adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.
Menurut Soedarto, pengertian hukum ekonomi adalah keseluruan peraturan, khususnya yang telah dibuat oleh pemerintah atau badan pemerintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi perbandingan ekonomi di pasar-pasar, yanng terwujud dalam perundangan perekonomian. Dalam perundangan itu diatur kehidupan ekonomi dari negara tetrmasuk rakyatnya
Rochmat Soemitro mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.
Dari pengertian yang disampaikan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian nasional negara, baik kaidah hukum yang bersifat privat maupun publik, tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur kegiatan dan perekonomian nasional negara.
Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Dalam hal ini, hukum berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.
Sebagai negara kesejahteraan, maka pemerintah berkewajiban untuk melndungi hak-hak dan kepentingan masyarakat, pada umumnya dituangkan dalam bentuk hukum formal. Hukum formal ini pulalah yang akan mewujudkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian segala kegiatan ekonomi akan diatur oleh hukum format tersebut sebagai sarana untuk merealisir kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan bangsa indonesia.
Ada yang berpendapat bahwa hukum ekonomi hanya meliputi kaidah-kaidah hukum publik yang merupakan pengarahan pemerintah dalam kehidupan ekonomi nasional. Sebaliknya ada pandangan bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur kehidupan ekonomi. Selanjutnya masih terdapat perbedaan pendapat berkenaan dengan kedudukan hukum ekonomi sebagai cabang ilmu hukum. Kemudian ada juga berpendapat bahwa hukum ekonomi sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dan ada yang menganggap sebagai istilah pengelompokkan belaka (verzamelnaam).
Demikianlah ulasan mengenai pengertian hukum dan pengertian hukum ekonomi menurut para ahli, semoga bermanfaat.

By :
Free Blog Templates